Sosialisasi Pencegahan TPPO di Purworejo Perkuat Perlindungan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Purworejo terus memperkuat komitmen dalam mencegah praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui kegiatan sosialisasi yang digelar pada Selasa, 25 November 2025, di Ruang Arahiwang Setda Purworejo. Acara yang diinisiasi oleh DP3APMD Purworejo ini dihadiri sekitar 80 peserta dari berbagai unsur pemerintahan, aparat penegak hukum, serta perwakilan desa dengan angka pekerja migran tinggi.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Bupati Purworejo, Hj. Yuli Hastuti, S.H., yang dalam sambutannya menegaskan bahwa TPPO masih menjadi ancaman serius, terutama bagi perempuan dan anak. Ia menyoroti semakin beragamnya modus pelaku yang memanfaatkan tawaran kerja palsu dan media sosial untuk menjaring korban.
Bupati menekankan pentingnya pemahaman bersama terkait bentuk, modus, dan langkah pencegahan TPPO agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam praktik perekrutan ilegal yang berujung eksploitasi.

Bupati juga memberikan apresiasi kepada DP3APMD selaku penyelenggara, serta menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor—pemerintah, aparat hukum, lembaga perlindungan, hingga masyarakat—dalam memperkuat benteng perlindungan warga. Ia berharap Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Kabupaten Purworejo dapat bekerja semakin sinergis, responsif, dan aktif dalam edukasi serta penanganan cepat jika kasus muncul.

Dalam sesi pemaparan materi, Kasat Reskrim Polres Purworejo AKP Catur Agus Yudo Praseno, S.H., M.H., memaparkan peran hukum dan kebijakan perlindungan anak dalam konteks TPPO. Sedangkan Kepala Dinas Perintransker Dr. Sukmo Widi Harwanto, S.H., M.M., menyampaikan kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai UU No. 18 Tahun 2017, termasuk pentingnya pemberangkatan pekerja migran secara legal.

Melalui sosialiasi ini, pemerintah berharap seluruh peserta mampu memahami bahaya TPPO sekaligus menjadi agen informasi di lingkungannya masing-masing. Edukasi yang tepat diyakini dapat mencegah masyarakat terjerumus dalam perekrutan ilegal dan memastikan calon pekerja migran memilih jalur keberangkatan yang aman serta sesuai regulasi.