Rakor FKDM Purworejo Bahas Sinkronisasi Program dan Isu LP2B

Purworejo – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Purworejo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Kamis (26/2/2026) pukul 14.00–14.55 WIB di Ruang Rapat Garuda Bakesbangpol, Jalan Mayjend Sutoyo No.2 Purworejo.

Rakor dihadiri Kabid Wasbang Kesbangpol Purworejo Bambang Wisnu, HIS.AP, Ketua FKDM Muhammad Adi Pratama, Sekretaris FKDM Eko Nurrahmad, S.Pd., M.Pd, serta jajaran anggota FKDM lainnya.

Dalam arahannya, Kabid Wasbang menegaskan pentingnya forum rakor sebagai sarana menyelaraskan program dan kegiatan FKDM agar sejalan dengan hasil koordinasi, sekaligus mempertajam indikator serta target kinerja sesuai tugas dan fungsi kewaspadaan dini masyarakat.

Salah satu isu strategis yang dibahas adalah potensi kerawanan terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Mengingat Purworejo merupakan daerah agraris dengan banyak lahan sawah produktif yang sebagian besar telah masuk LP2B dalam RTRW, pembangunan koperasi tanpa verifikasi status lahan dinilai berisiko melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Beberapa titik rawan yang diidentifikasi antara lain desa dengan sawah teknis beririgasi, tanah kas desa yang masuk LP2B, pembangunan tanpa konsultasi dinas teknis, serta tekanan target pembentukan koperasi desa. Disimpulkan, risiko hukum dan administratif cukup tinggi apabila tidak didahului verifikasi dan koordinasi lintas sektor.

Sementara itu, perwakilan FKDM menekankan bahwa studi koperasi tetap dapat dilakukan dengan mematuhi regulasi yang berlaku. FKDM juga merencanakan pelaksanaan rakor dan dialog minimal empat kali dalam setahun, disertai peningkatan publikasi serta penguatan dukungan pimpinan, khususnya di Ring 1, guna memperkuat eksistensi dan peran FKDM.

Rakor menghasilkan kesepakatan perlunya sinkronisasi program, peningkatan kewaspadaan terhadap potensi kerawanan tata ruang, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam setiap kebijakan strategis daerah.