▴Paskibraka 2025▴
- Apel Pagi Perdana Mei, Kesbangpol Purworejo Tekankan Disiplin dan Efisiensi
- Halal Bihalal dan Pelantikan PWI–LS Purworejo, Perkuat Silaturahmi dan Kaderisasi
- Gathering Akbar Yayasan Embun Surga, Perkuat Sinergi untuk Purworejo Guyub Rukun
- Upacara Hardiknas 2026 di Purworejo, Teguhkan Komitmen Pendidikan Bermutu untuk Semua
- Rakor FPK Purworejo Bahas Inovasi Pembauran Kebangsaan 2026
- Tahap Akhir Seleksi Calon Paskibaraka Kabupaten Purworejo Tahun 2026
- Pemkab Matangkan Festival Senam 2026, Wujudkan Masyarakat Sehat dan Bugar
- BAZNAS Purworejo Luncurkan Program Z-Mart, Dorong Kemandirian Ekonomi Mustahik
- Pembinaan RT/RW Pituruh, Bupati Dorong Pelayanan Responsif dan Transparan
- Rapat Paripurna DPRD Purworejo Tetapkan Rekomendasi LKPJ 2025
Rakor Program Makan Bergizi di Purworejo, Wabup Tekankan Sinergi dan Keamanan Pangan

Keterangan Gambar : Rakor Program Makan Bergizi di Purworejo
Purworejo – Pemerintah Kabupaten Purworejo
menggelar Rapat Koordinasi Program Makan Bergizi (MBG) pada Rabu (1/10/2025) di
Ruang Otonom Setda Purworejo. Rapat dipimpin Wakil Bupati Dion Agasi Setiabudi,
S.Ikom., M.Si, dan dihadiri sekitar 35 peserta dari Forkopimda, OPD terkait,
serta perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Purworejo
menegaskan pentingnya sinergi antar-stakeholder untuk menyukseskan program MBG
yang merupakan arahan Presiden RI. Program ini ditujukan untuk meningkatkan
gizi anak sekolah, balita, hingga ibu hamil, sekaligus membantu perekonomian
rakyat. Ia menekankan aspek keamanan pangan agar tidak ada kasus keracunan di
sekolah serta perlunya komunikasi publik dan pemahaman SOP darurat di setiap
satuan pendidikan.
Berdasarkan data awal, jumlah penerima manfaat
MBG di Purworejo diperkirakan mencapai 205.151 orang yang tersebar di 16
kecamatan. Saat ini, baru 19 dapur Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) yang
sudah beroperasi, sementara sisanya masih dalam tahap pembangunan dan persiapan
operasional.
Sejumlah isu mengemuka dalam rapat, mulai dari
keterlambatan realisasi mitra, minimnya keterlibatan koperasi/BUMDes sebagai
pemasok bahan pangan, hingga perlunya pemetaan geospasial penerima manfaat.
Inspektorat ditunjuk sebagai koordinator monitoring dan evaluasi, sedangkan
Kodim 0708 dan Polres Purworejo siap mendukung pengawasan di lapangan.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan adanya
penurunan pengeluaran keluarga penerima manfaat hingga 20% setelah program
berjalan. Namun, masih ditemukan potensi kekurangan bahan baku tertentu,
terutama sayuran, sehingga perlu antisipasi sejak dini.
Dengan koordinasi lintas sektor yang lebih kuat,
Program MBG diharapkan dapat segera berjalan optimal dan memberikan manfaat
nyata bagi peningkatan gizi masyarakat Purworejo.
.png)


