▴Hut RI 81▴
- Bakesbangpol Purworejo Perkuat Sinergi P4GN, Wujudkan Kabupaten Bebas Narkotika
- Kesbangpol Purworejo Dorong Generasi Muda Cerdas dan Bijak Berpolitik
- Bakesbangpol Purworejo Ikuti Upacara HAORNAS ke-43, Dorong Olahraga sebagai Gaya Hidup Masyarakat
- Bakesbangpol Purworejo Bekali Siswa SMK YPP dengan Pembinaan Karakter dan Wawasan Kebangsaan
- Bakesbangpol Purworejo Pantau PORSADIN Tingkat Kabupaten Tahun 2026
- Tim Pengawasan Orang Asing Purworejo Perkuat Sinergi, 59 WNA Jadi Fokus Pengawasan
- Kodim 0708/Purworejo Gelar Sholat Istisqa, Memohon Hujan dan Karhutla Segera Padam
- Kesbangpol Purworejo Dorong Generasi Muda Jadi Pemilih Cerdas dan Bertanggung Jawab
- Karnaval Parade Kreatif Semarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Purworejo
- Paskibraka Purworejo Matangkan Persiapan Jelang Karnaval HUT ke-81 Kemerdekaan RI
Rakor Pembangunan KDMP di Desa Butuh Masih Buntu, Warga Walk Out: Bakesbangpol Soroti Pentingnya Dialog Konstruktif

Keterangan Gambar : Rakor Pembangunan KDMP di Desa Butuh Masih Buntu
Purworejo — Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan
Destinasi Masyarakat Produktif (KDMP) di Desa Butuh, Kecamatan Butuh, pada
Sabtu (29/11/2025) berlangsung dinamis dan diwarnai penolakan dari sebagian
warga Dukuh Krajan RT 01/01. Musyawarah yang digelar pukul 14.30–16.45 WIB itu
menghadirkan unsur pemerintahan, TNI-Polri, perangkat desa, serta perwakilan
warga.
Hadir dalam kegiatan
tersebut antara lain perwakilan Camat Butuh, Danramil 06/Butuh Kapten Czi
Hadiyanto, Pj. Kapolsek Butuh Iptu Darmaji, Kepala Desa Butuh Sunaryo, Babinsa
Serka Margono, Ketua BPD Rumilin, Kadus Krajan Fendi, serta Ketua KDMP H.
Suryadi beserta pengurus. Sebanyak 27 warga Dukuh Krajan juga mengikuti
jalannya musyawarah.
Dalam forum
tersebut, warga menyampaikan usulan agar lokasi pembangunan KDMP dipindahkan ke
bekas SD Ngabean RT 03 RW 06, sesuai hasil Musyawarah Desa (Musdes) sebelumnya.
Mereka menilai lokasi yang direncanakan saat ini belum memenuhi unsur
keberterimaan masyarakat.
Kepala Desa Sunaryo
menyatakan akan meninjau kembali usulan warga, namun mengingatkan bahwa
keputusan final tetap berada pada kewenangan tingkat pusat. Pemerintah Desa
bersama unsur terkait juga sepakat untuk menggelar musyawarah lanjutan setelah
proses peninjauan ulang dilakukan.
Namun demikian,
mufakat belum tercapai. Ketegangan memuncak saat Ketua RT 01 dan Ketua RW 01
bersama beberapa warga melakukan walk out sebelum musyawarah ditutup. Mereka
menyatakan belum menerima hasil pembahasan hari itu.
Dari sudut pandang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), dinamika ini menunjukkan
perlunya penguatan ruang dialog dan komunikasi dua arah antara pemerintah dan
masyarakat. Meski Pemerintah Desa telah menjalankan prosedur dan regulasi yang
berlaku, keberlanjutan pembangunan tetap membutuhkan legitimasi sosial dan rasa
memiliki dari warga.
Musyawarah berikutnya diharapkan menjadi momentum
mempertemukan kepentingan pembangunan dengan aspirasi masyarakat secara lebih
konstruktif, untuk menjaga stabilitas sosial dan kondusivitas wilayah Desa
Butuh.
.png)


