▴Hakordia 2025▴
- Merti Desa Purbayan, Wabup Dion Tegaskan Komitmen Perbaikan Infrastruktur Berkelanjutan
- Wabup Dion Hadiri Pisah Sambut Kapolres Purworejo, Apresiasi Sinergi yang Terbangun
- Wabup Purworejo Tegaskan Pembangunan SDM Sejalan dengan Infrastruktur
- Pisah Sambut Dandim dan Kapolres, Perkuat Sinergi Forkopimda Purworejo
- Jalan Sehat Kerukunan Umat Beragama Meriahkan HAB ke-80 Kementerian Agama di Purworejo
- Tradisi Lepas Sambut Dandim 0708/Purworejo Berlangsung Khidmat dan Penuh Kebersamaan
- Rapat Koordinasi Hari Jadi ke-195 Purworejo Matangkan Rangkaian Kegiatan Tahun 2026
- Natal Bersama Umat Kristiani Purworejo Perkuat Toleransi dan Persaudaraan
- Polres Purworejo Gelar Apel Kesiapsiagaan Pengamanan Malam Tahun Baru 2026
- Mediasi Kolam Renang Combatama Butuh: Pemilik Siap Urus Izin Karaoke dan Patuhi Aturan
Rakor Pembangunan KDMP di Desa Butuh Masih Buntu, Warga Walk Out: Bakesbangpol Soroti Pentingnya Dialog Konstruktif

Keterangan Gambar : Rakor Pembangunan KDMP di Desa Butuh Masih Buntu
Purworejo — Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan
Destinasi Masyarakat Produktif (KDMP) di Desa Butuh, Kecamatan Butuh, pada
Sabtu (29/11/2025) berlangsung dinamis dan diwarnai penolakan dari sebagian
warga Dukuh Krajan RT 01/01. Musyawarah yang digelar pukul 14.30–16.45 WIB itu
menghadirkan unsur pemerintahan, TNI-Polri, perangkat desa, serta perwakilan
warga.
Hadir dalam kegiatan
tersebut antara lain perwakilan Camat Butuh, Danramil 06/Butuh Kapten Czi
Hadiyanto, Pj. Kapolsek Butuh Iptu Darmaji, Kepala Desa Butuh Sunaryo, Babinsa
Serka Margono, Ketua BPD Rumilin, Kadus Krajan Fendi, serta Ketua KDMP H.
Suryadi beserta pengurus. Sebanyak 27 warga Dukuh Krajan juga mengikuti
jalannya musyawarah.
Dalam forum
tersebut, warga menyampaikan usulan agar lokasi pembangunan KDMP dipindahkan ke
bekas SD Ngabean RT 03 RW 06, sesuai hasil Musyawarah Desa (Musdes) sebelumnya.
Mereka menilai lokasi yang direncanakan saat ini belum memenuhi unsur
keberterimaan masyarakat.
Kepala Desa Sunaryo
menyatakan akan meninjau kembali usulan warga, namun mengingatkan bahwa
keputusan final tetap berada pada kewenangan tingkat pusat. Pemerintah Desa
bersama unsur terkait juga sepakat untuk menggelar musyawarah lanjutan setelah
proses peninjauan ulang dilakukan.
Namun demikian,
mufakat belum tercapai. Ketegangan memuncak saat Ketua RT 01 dan Ketua RW 01
bersama beberapa warga melakukan walk out sebelum musyawarah ditutup. Mereka
menyatakan belum menerima hasil pembahasan hari itu.
Dari sudut pandang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), dinamika ini menunjukkan
perlunya penguatan ruang dialog dan komunikasi dua arah antara pemerintah dan
masyarakat. Meski Pemerintah Desa telah menjalankan prosedur dan regulasi yang
berlaku, keberlanjutan pembangunan tetap membutuhkan legitimasi sosial dan rasa
memiliki dari warga.
Musyawarah berikutnya diharapkan menjadi momentum
mempertemukan kepentingan pembangunan dengan aspirasi masyarakat secara lebih
konstruktif, untuk menjaga stabilitas sosial dan kondusivitas wilayah Desa
Butuh.
.png)


