▴Upacara 1 Juni 2026▴
- Kesbangpol Purworejo Tanamkan Kesadaran Demokrasi kepada Generasi Muda melalui Pendidikan Politik
- Rapat Koordinasi P4GN Purworejo Perkuat Sinergi Cegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar
- Kesbangpol Gelar Sarasehan Ormas, Perkuat Guyub Rukun untuk Purworejo Berseri
- Purworejo Siap Hadiri Rembug Jateng, Jajaran Pimpinan Daerah Bertolak ke Temanggung
- Kepala Bakesbangpol Hadiri Pembahasan RKPD 2027, Pemkab Purworejo Fokus Perkuat Infrastruktur dan Pelayanan Publik
- Paskibraka Purworejo Tuntaskan Tugas Upacaran Penuruan Hari Lahir Pancasila
- Paskibraka Purworejo Angkatan 2025 Tuntaskan Tugas Pengibaran dan Penurunan Bendera pada Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026
- Khidmat, Pemkab Purworejo Gelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahu 2026
- Paskibraka Purworejo Siap Bertugas, Masuki Masa Karantina Jelang Hari Lahir Pancasila 2026
- Jelang 1 Juni, Paskibraka Purworejo Intensifkan Pelatihan dan Pemantapan Formasi
Rakor Pembangunan KDMP di Desa Butuh Masih Buntu, Warga Walk Out: Bakesbangpol Soroti Pentingnya Dialog Konstruktif

Keterangan Gambar : Rakor Pembangunan KDMP di Desa Butuh Masih Buntu
Purworejo — Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan
Destinasi Masyarakat Produktif (KDMP) di Desa Butuh, Kecamatan Butuh, pada
Sabtu (29/11/2025) berlangsung dinamis dan diwarnai penolakan dari sebagian
warga Dukuh Krajan RT 01/01. Musyawarah yang digelar pukul 14.30–16.45 WIB itu
menghadirkan unsur pemerintahan, TNI-Polri, perangkat desa, serta perwakilan
warga.
Hadir dalam kegiatan
tersebut antara lain perwakilan Camat Butuh, Danramil 06/Butuh Kapten Czi
Hadiyanto, Pj. Kapolsek Butuh Iptu Darmaji, Kepala Desa Butuh Sunaryo, Babinsa
Serka Margono, Ketua BPD Rumilin, Kadus Krajan Fendi, serta Ketua KDMP H.
Suryadi beserta pengurus. Sebanyak 27 warga Dukuh Krajan juga mengikuti
jalannya musyawarah.
Dalam forum
tersebut, warga menyampaikan usulan agar lokasi pembangunan KDMP dipindahkan ke
bekas SD Ngabean RT 03 RW 06, sesuai hasil Musyawarah Desa (Musdes) sebelumnya.
Mereka menilai lokasi yang direncanakan saat ini belum memenuhi unsur
keberterimaan masyarakat.
Kepala Desa Sunaryo
menyatakan akan meninjau kembali usulan warga, namun mengingatkan bahwa
keputusan final tetap berada pada kewenangan tingkat pusat. Pemerintah Desa
bersama unsur terkait juga sepakat untuk menggelar musyawarah lanjutan setelah
proses peninjauan ulang dilakukan.
Namun demikian,
mufakat belum tercapai. Ketegangan memuncak saat Ketua RT 01 dan Ketua RW 01
bersama beberapa warga melakukan walk out sebelum musyawarah ditutup. Mereka
menyatakan belum menerima hasil pembahasan hari itu.
Dari sudut pandang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), dinamika ini menunjukkan
perlunya penguatan ruang dialog dan komunikasi dua arah antara pemerintah dan
masyarakat. Meski Pemerintah Desa telah menjalankan prosedur dan regulasi yang
berlaku, keberlanjutan pembangunan tetap membutuhkan legitimasi sosial dan rasa
memiliki dari warga.
Musyawarah berikutnya diharapkan menjadi momentum
mempertemukan kepentingan pembangunan dengan aspirasi masyarakat secara lebih
konstruktif, untuk menjaga stabilitas sosial dan kondusivitas wilayah Desa
Butuh.
.png)


