▴Paskibraka 2025▴
- Launching 200 Titik Jembatan Garuda di Purworejo, Perkuat Akses dan Kesejahteraan Masyarakat
- Launching SPPG Mudal, Dukung Program Pemenuhan Gizi bagi 1.050 Siswa di Purworejo
- Sinergi Hangat di Pendopo: Bupati dan Pengusaha Purworejo Santuni Ratusan Anak Yatim serta Disabilitas
- Perkuat Sinergi, Bupati Yuli Hastuti Gelar Tarawih Silaturahim di Desa Pekacangan
- Gema Sholawat dan Kreativitas Islami Warnai Kemeriahan \"Sedapnya Silaturahmi\" di Purworejo
- Perkuat Pertahanan, Kemhan Tinjau Lahan Strategis Yon TP di Purworejo
- Sosialisasi Pembentukan Paskibraka Kabupaten Purworejo 2026 Digelar, Seleksi Dilakukan Secara Online dan Transparan
- Rakor FKDM Purworejo Bahas Sinkronisasi Program dan Isu LP2B
- Pengetan Jumenengan Warnai Peringatan Hari Jadi ke-195 Kabupaten Purworejo
- Kesbangpol Purworejo Dorong Partisipasi Politik Perempuan
Rakor Pembangunan KDMP di Desa Butuh Masih Buntu, Warga Walk Out: Bakesbangpol Soroti Pentingnya Dialog Konstruktif

Keterangan Gambar : Rakor Pembangunan KDMP di Desa Butuh Masih Buntu
Purworejo — Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan
Destinasi Masyarakat Produktif (KDMP) di Desa Butuh, Kecamatan Butuh, pada
Sabtu (29/11/2025) berlangsung dinamis dan diwarnai penolakan dari sebagian
warga Dukuh Krajan RT 01/01. Musyawarah yang digelar pukul 14.30–16.45 WIB itu
menghadirkan unsur pemerintahan, TNI-Polri, perangkat desa, serta perwakilan
warga.
Hadir dalam kegiatan
tersebut antara lain perwakilan Camat Butuh, Danramil 06/Butuh Kapten Czi
Hadiyanto, Pj. Kapolsek Butuh Iptu Darmaji, Kepala Desa Butuh Sunaryo, Babinsa
Serka Margono, Ketua BPD Rumilin, Kadus Krajan Fendi, serta Ketua KDMP H.
Suryadi beserta pengurus. Sebanyak 27 warga Dukuh Krajan juga mengikuti
jalannya musyawarah.
Dalam forum
tersebut, warga menyampaikan usulan agar lokasi pembangunan KDMP dipindahkan ke
bekas SD Ngabean RT 03 RW 06, sesuai hasil Musyawarah Desa (Musdes) sebelumnya.
Mereka menilai lokasi yang direncanakan saat ini belum memenuhi unsur
keberterimaan masyarakat.
Kepala Desa Sunaryo
menyatakan akan meninjau kembali usulan warga, namun mengingatkan bahwa
keputusan final tetap berada pada kewenangan tingkat pusat. Pemerintah Desa
bersama unsur terkait juga sepakat untuk menggelar musyawarah lanjutan setelah
proses peninjauan ulang dilakukan.
Namun demikian,
mufakat belum tercapai. Ketegangan memuncak saat Ketua RT 01 dan Ketua RW 01
bersama beberapa warga melakukan walk out sebelum musyawarah ditutup. Mereka
menyatakan belum menerima hasil pembahasan hari itu.
Dari sudut pandang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), dinamika ini menunjukkan
perlunya penguatan ruang dialog dan komunikasi dua arah antara pemerintah dan
masyarakat. Meski Pemerintah Desa telah menjalankan prosedur dan regulasi yang
berlaku, keberlanjutan pembangunan tetap membutuhkan legitimasi sosial dan rasa
memiliki dari warga.
Musyawarah berikutnya diharapkan menjadi momentum
mempertemukan kepentingan pembangunan dengan aspirasi masyarakat secara lebih
konstruktif, untuk menjaga stabilitas sosial dan kondusivitas wilayah Desa
Butuh.
.png)


