▴Paskibraka 2025▴
- Launching 200 Titik Jembatan Garuda di Purworejo, Perkuat Akses dan Kesejahteraan Masyarakat
- Launching SPPG Mudal, Dukung Program Pemenuhan Gizi bagi 1.050 Siswa di Purworejo
- Sinergi Hangat di Pendopo: Bupati dan Pengusaha Purworejo Santuni Ratusan Anak Yatim serta Disabilitas
- Perkuat Sinergi, Bupati Yuli Hastuti Gelar Tarawih Silaturahim di Desa Pekacangan
- Gema Sholawat dan Kreativitas Islami Warnai Kemeriahan \"Sedapnya Silaturahmi\" di Purworejo
- Perkuat Pertahanan, Kemhan Tinjau Lahan Strategis Yon TP di Purworejo
- Sosialisasi Pembentukan Paskibraka Kabupaten Purworejo 2026 Digelar, Seleksi Dilakukan Secara Online dan Transparan
- Rakor FKDM Purworejo Bahas Sinkronisasi Program dan Isu LP2B
- Pengetan Jumenengan Warnai Peringatan Hari Jadi ke-195 Kabupaten Purworejo
- Kesbangpol Purworejo Dorong Partisipasi Politik Perempuan
Forkopimda Purworejo Bahas Penataan Tambang dan Kerawanan Daerah

Keterangan Gambar : Forkopimda Purworejo Bahas Penataan Tambang dan Kerawanan Daerah
Purworejo – Forkopimda Kabupaten Purworejo
menggelar rapat koordinasi pada Selasa malam, 18 November 2025 di Ruang Bagelen
Setda Purworejo. Rapat yang dipimpin Bupati Hj. Yuli Hastuti membahas penataan
pertambangan, pencegahan korupsi, serta potensi kerawanan sosial politik.
Inspektorat memaparkan Rencana Aksi KPK RI yang
menekankan perbaikan tata kelola, pengetatan proses hibah, serta penguatan
pengawasan pengadaan barang dan jasa, termasuk penerapan e-Audit.
Polres dan Kodim menyoroti maraknya tambang
ilegal yang beroperasi sporadis, bahkan di malam hari. Polres menilai perlu
adanya kebijakan jelas, opsi legalisasi tertentu, serta pendekatan sosial untuk
menghindari konflik. Kodim menekankan pentingnya sosialisasi karena aktivitas
tambang ilegal menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat.
Bakesbangpol juga memaparkan potensi konflik di
Bajangrejo dan Sawangan, ancaman pailit PT AKT, serta dinamika penetapan
UMP/UMK 2026.
Bupati meminta Forkopimda memperkuat penegakan
hukum, pembinaan masyarakat, dan koordinasi lintas sektor untuk menghentikan
tambang ilegal dan menjaga stabilitas daerah.
Rapat menghasilkan tiga langkah tindak lanjut:
merumuskan penindakan tambang ilegal, memperkuat pengawasan bersama OPD
terkait, dan melaporkan perkembangan kepada Gubernur.
.png)


