▴Hut RI 81▴
- Tim Pengawasan Orang Asing Purworejo Perkuat Sinergi, 59 WNA Jadi Fokus Pengawasan
- Kodim 0708/Purworejo Gelar Sholat Istisqa, Memohon Hujan dan Karhutla Segera Padam
- Kesbangpol Purworejo Dorong Generasi Muda Jadi Pemilih Cerdas dan Bertanggung Jawab
- Karnaval Parade Kreatif Semarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Purworejo
- Paskibraka Purworejo Matangkan Persiapan Jelang Karnaval HUT ke-81 Kemerdekaan RI
- Karnaval Kutoarjo Meriah, Ribuan Warga Antusias Rayakan Semangat Kemerdekaan
- Kesbangpol Purworejo Dorong Pelajar SMK YPP Jadi Generasi Disiplin dan Berkarakter
- Pelepasan Kontingen POPDA Purworejo 2026, Siap Tingkatkan Tradisi Prestasi di Jawa Tengah
- Karya Bakti Sinergi TNI, Polri, Pemda, dan Masyarakat Bersihkan Pasar Purworejo
- Kunjungan Keluarga Besar Trah Jenderal Oerip Sumoharjo ke Rumah Juang DHC 45 Purworejo
Forkopimda Purworejo Bahas Penataan Tambang dan Kerawanan Daerah

Keterangan Gambar : Forkopimda Purworejo Bahas Penataan Tambang dan Kerawanan Daerah
Purworejo – Forkopimda Kabupaten Purworejo
menggelar rapat koordinasi pada Selasa malam, 18 November 2025 di Ruang Bagelen
Setda Purworejo. Rapat yang dipimpin Bupati Hj. Yuli Hastuti membahas penataan
pertambangan, pencegahan korupsi, serta potensi kerawanan sosial politik.
Inspektorat memaparkan Rencana Aksi KPK RI yang
menekankan perbaikan tata kelola, pengetatan proses hibah, serta penguatan
pengawasan pengadaan barang dan jasa, termasuk penerapan e-Audit.
Polres dan Kodim menyoroti maraknya tambang
ilegal yang beroperasi sporadis, bahkan di malam hari. Polres menilai perlu
adanya kebijakan jelas, opsi legalisasi tertentu, serta pendekatan sosial untuk
menghindari konflik. Kodim menekankan pentingnya sosialisasi karena aktivitas
tambang ilegal menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat.
Bakesbangpol juga memaparkan potensi konflik di
Bajangrejo dan Sawangan, ancaman pailit PT AKT, serta dinamika penetapan
UMP/UMK 2026.
Bupati meminta Forkopimda memperkuat penegakan
hukum, pembinaan masyarakat, dan koordinasi lintas sektor untuk menghentikan
tambang ilegal dan menjaga stabilitas daerah.
Rapat menghasilkan tiga langkah tindak lanjut:
merumuskan penindakan tambang ilegal, memperkuat pengawasan bersama OPD
terkait, dan melaporkan perkembangan kepada Gubernur.
.png)


