▴Hakordia 2025▴
- Merti Desa Purbayan, Wabup Dion Tegaskan Komitmen Perbaikan Infrastruktur Berkelanjutan
- Wabup Dion Hadiri Pisah Sambut Kapolres Purworejo, Apresiasi Sinergi yang Terbangun
- Wabup Purworejo Tegaskan Pembangunan SDM Sejalan dengan Infrastruktur
- Pisah Sambut Dandim dan Kapolres, Perkuat Sinergi Forkopimda Purworejo
- Jalan Sehat Kerukunan Umat Beragama Meriahkan HAB ke-80 Kementerian Agama di Purworejo
- Tradisi Lepas Sambut Dandim 0708/Purworejo Berlangsung Khidmat dan Penuh Kebersamaan
- Rapat Koordinasi Hari Jadi ke-195 Purworejo Matangkan Rangkaian Kegiatan Tahun 2026
- Natal Bersama Umat Kristiani Purworejo Perkuat Toleransi dan Persaudaraan
- Polres Purworejo Gelar Apel Kesiapsiagaan Pengamanan Malam Tahun Baru 2026
- Mediasi Kolam Renang Combatama Butuh: Pemilik Siap Urus Izin Karaoke dan Patuhi Aturan
Forkopimda Purworejo Bahas Penataan Tambang dan Kerawanan Daerah

Keterangan Gambar : Forkopimda Purworejo Bahas Penataan Tambang dan Kerawanan Daerah
Purworejo – Forkopimda Kabupaten Purworejo
menggelar rapat koordinasi pada Selasa malam, 18 November 2025 di Ruang Bagelen
Setda Purworejo. Rapat yang dipimpin Bupati Hj. Yuli Hastuti membahas penataan
pertambangan, pencegahan korupsi, serta potensi kerawanan sosial politik.
Inspektorat memaparkan Rencana Aksi KPK RI yang
menekankan perbaikan tata kelola, pengetatan proses hibah, serta penguatan
pengawasan pengadaan barang dan jasa, termasuk penerapan e-Audit.
Polres dan Kodim menyoroti maraknya tambang
ilegal yang beroperasi sporadis, bahkan di malam hari. Polres menilai perlu
adanya kebijakan jelas, opsi legalisasi tertentu, serta pendekatan sosial untuk
menghindari konflik. Kodim menekankan pentingnya sosialisasi karena aktivitas
tambang ilegal menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat.
Bakesbangpol juga memaparkan potensi konflik di
Bajangrejo dan Sawangan, ancaman pailit PT AKT, serta dinamika penetapan
UMP/UMK 2026.
Bupati meminta Forkopimda memperkuat penegakan
hukum, pembinaan masyarakat, dan koordinasi lintas sektor untuk menghentikan
tambang ilegal dan menjaga stabilitas daerah.
Rapat menghasilkan tiga langkah tindak lanjut:
merumuskan penindakan tambang ilegal, memperkuat pengawasan bersama OPD
terkait, dan melaporkan perkembangan kepada Gubernur.
.png)


