Redam Potensi Konflik dan Gangguan Anarki, Masyarakat Banyuurip Dibekali Strategi Deteksi Dini Daerah
Kolaborasi Bakesbangpol Provinsi dan Kabupaten

Purworejo – Keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Purworejo terus menjadi perhatian serius jajaran pemerintah. Bertempat di Aula Kecamatan Banyuurip, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Tengah berkolaborasi dengan Bakesbangpol Kabupaten Purworejo menggelar forum strategis penguatan masyarakat pada Rabu siang (15/07/2026), mulai pukul 13.00 hingga 15.00 WIB. 

Fokus utama dari pertemuan ini adalah membentengi masyarakat dari berbagai ancaman nyata di era digital, mulai dari sengketa lahan, isu SARA, persebaran berita bohong (hoax), hingga fenomena kemunculan kelompok gangster yang belakangan meresahkan publik. Guna meredam potensi tersebut, elemen masyarakat sipil didorong untuk mengoptimalkan sistem kewaspadaan dini secara kolektif. 

Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Harso Susilo, S.T., M.M., dalam sambutan pembukaan tertulisnya yang dibacakan di acara menegaskan pentingnya tindakan preventif. "Kita dihadapkan pada tantangan multidimensional. Kunci utama untuk mengatasinya adalah dengan menolak narasi yang memecah belah, selalu bergerak di koridor hukum, memupuk kerukunan hidup, serta menjadikan Pancasila sebagai fondasi utama dalam penyelesaian gesekan sosial," jelasnya. 

Sebanyak 50 peserta yang terdiri dari tokoh pemuda, ormas, dan elemen masyarakat Banyuurip tampak antusias mengikuti jalannya pemaparan materi yang dipandu oleh Nanang Agus Gutomo, S.E., M.M. selaku moderator. Dua legislator Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah yang hadir sebagai pembicara kunci memberikan perspektif berbeda mengenai ketahanan daerah: 

• Imam Teguh Purnomo, S.E., Akt. (Ketua Komisi A DPRD Jateng): Menyoroti garis demarkasi dan peta risiko dalam materi "Hakikat Ancaman Konflik dan Disintegrasi Bangsa". 
• Drs. Soenarno, M.M. (Anggota Komisi A DPRD Jateng): Mengupas taktik taktis penanganan preventif lewat tema "Pencegahan Konflik Sosial Masyarakat". 

Melalui pembiayaan APBD Provinsi Jawa Tengah 2026, kegiatan yang digawangi oleh Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik ini diharapkan melahirkan output konkret berupa kesamaan persepsi antara warga dan aparat hukum untuk menjaga stabilitas dinamis di tingkat kecamatan hingga desa.