Rakor Kewaspadaan Dini, Bakesbangpol Purworejo Perkuat Deteksi Potensi Kerawanan Jelang Pilkades 2027

Purworejo, 17 September 2026 – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Purworejo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kewaspadaan Dini Daerah di Kantor Bakesbangpol Kabupaten Purworejo, Kamis (17/9/2026). Kegiatan menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas instansi dalam mendeteksi dan mengantisipasi berbagai potensi kerawanan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan stabilitas daerah.

Rakor dipimpin Kepala Bakesbangpol Kabupaten Purworejo Puguh Trihatmoko, S.H., M.H., dan dihadiri unsur Polres Purworejo, Kodim 0708 Purworejo, Kejaksaan Negeri Purworejo, Satpol PP, DPPPAPMD, Disdukcapil, Dinsosdaldukkb, Bagian Hukum serta perangkat terkait lainnya.

Dalam arahannya, Puguh Trihatmoko menekankan pentingnya membangun kewaspadaan melalui deteksi dan pencegahan dini, bukan menunggu munculnya konflik. Menurutnya, pertukaran informasi antarinstansi menjadi kunci untuk memetakan potensi kerawanan dan menentukan langkah antisipasi secara cepat dan tepat.

“Kita tidak boleh menunggu konflik terjadi. Potensi kerawanan harus dapat dideteksi dan diantisipasi sejak dini melalui koordinasi dan pertukaran informasi antarinstansi,” tegasnya.

Salah satu perhatian utama dalam rakor adalah persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang direncanakan berlangsung pada 2027 dan akan melibatkan 340 desa. Sejumlah potensi kerawanan menjadi perhatian, antara lain politik uang, dinamika antarpendukung calon, serta potensi konflik dalam proses pemilihan dan penghitungan suara. Untuk itu, pemetaan wilayah rawan dan sosialisasi regulasi Pilkades dinilai perlu dilakukan sejak awal.

Selain persiapan Pilkades, rakor juga membahas sejumlah isu aktual di masyarakat, antara lain persoalan data dan penyaluran bantuan sosial, keresahan masyarakat terkait pembangunan usaha, aktivitas tempat hiburan, kenakalan remaja, pencegahan kebakaran lahan, keberadaan warga negara asing atau jamaah dari luar negeri, hingga sejumlah persoalan sosial dan aset daerah.

Berbagai informasi dan masukan dari masing-masing instansi tersebut menjadi bahan bersama untuk menentukan langkah tindak lanjut. Bakesbangpol juga mendorong agar setiap perkembangan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban dapat segera dikomunikasikan sehingga penanganannya dapat dilakukan secara terpadu.

Rakor menyepakati perlunya percepatan penyelesaian regulasi dan tahapan Pilkades, koordinasi terkait data kesejahteraan masyarakat, penguatan pembinaan remaja, serta peningkatan komunikasi dan koordinasi lintas instansi.