Rapat Koordinasi Kesiapan Hadapi Musim Kering 2026, BPBD Purworejo Siapkan Langkah Antisipasi Dini

Purworejo – Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui BPBD Kabupaten Purworejo menggelar Rapat Koordinasi Kesiapan Menghadapi Musim Kering Tahun 2026 pada Rabu (8/4/2026) pukul 09.10–11.15 WIB di Aula BPBD Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini dihadiri sekitar 40 peserta dari unsur Forkopimda, OPD terkait, camat se-Kabupaten Purworejo, serta lembaga mitra kebencanaan.

Rakor dilaksanakan sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi musim kemarau dan kekeringan yang diprediksi mulai berlangsung pada Mei 2026. Dalam paparan BPBD Purworejo yang disampaikan Kabid Kedaruratan dan Logistik, Suparyono, disebutkan bahwa sepanjang Januari hingga April 2026 telah terjadi 44 kejadian bencana, terdiri dari 13 tanah longsor, 29 pohon tumbang, dan 2 banjir, dengan total 1.396 jiwa terdampak.

Selain itu, tercatat 88 rumah mengalami kerusakan serta 3 fasilitas umum terdampak akibat bencana alam. Meski demikian, tidak terdapat korban jiwa meninggal maupun hilang dalam periode tersebut.

BPBD Purworejo juga menyampaikan sejumlah langkah yang telah dilakukan dalam menghadapi cuaca ekstrem dan pancaroba, antara lain pemantauan cuaca secara berkala melalui BMKG, penyiagaan personel dan peralatan, koordinasi lintas sektor, serta edukasi kepada masyarakat mengenai kesiapsiagaan bencana.

Berdasarkan prediksi BMKG, awal musim kemarau di Jawa Tengah diperkirakan mulai Mei 2026 dengan puncak musim kemarau pada Agustus 2026 dan durasi berlangsung sekitar 5–7 bulan. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta gangguan pada sektor pertanian.

Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah daerah bersama instansi terkait menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dan kesiapan dalam menghadapi musim kering, termasuk menjaga ketahanan pangan dan meminimalkan dampak kekeringan bagi masyarakat.

BPBD juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga kebersihan saluran air, memangkas pohon rawan tumbang, menyesuaikan pola tanam pertanian, serta aktif memantau informasi cuaca resmi dari pemerintah.