Pendidikan Politik Perempuan, Bakesbangpol–KPPI Dorong Kepemimpinan Inklusif di Purworejo

Purworejo – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Purworejo bekerja sama dengan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) menggelar kegiatan Pendidikan Politik bagi Perempuan, Sabtu (18/4/2026), di RM Dargo, Pangenrejo. Kegiatan yang berlangsung pukul 09.00 hingga 13.00 WIB ini diikuti berbagai unsur perempuan dari lintas organisasi dan partai politik.

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Sahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Hukum Tri Wahyuni Wulansari yang mewakili Bupati Purworejo, Kepala Bakesbangpol Puguh Trihatmoko, Wakil Ketua DPRD Estri Utami Setyowati, anggota Komisi I DPRD Ajeng Dewi Purnamasari, serta Kabid Poldagri Kesbangpol Ahmadi Sunawal.

Dalam sambutannya, Kepala Bakesbangpol menegaskan bahwa pendidikan politik bagi perempuan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas dan peran aktif perempuan dalam demokrasi. “Perempuan bukan sekadar pelengkap, tetapi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Bakesbangpol bersama KPPI mendorong terbangunnya sinergi yang kuat guna meningkatkan partisipasi politik perempuan yang cerdas, berintegritas, dan berdaya saing di tingkat daerah. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pembangunan politik yang inklusif dan berkeadilan.

Materi yang disampaikan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi perempuan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di politik. Sinergi tersebut diwujudkan melalui pelatihan kepemimpinan, forum diskusi lintas partai, pendampingan kader perempuan, hingga edukasi politik kepada masyarakat.

Selain itu, KPPI Purworejo didorong menjadi wadah strategis dalam memperkuat kapasitas perempuan politisi, membangun solidaritas lintas partai, serta mengawal kebijakan yang responsif gender. Upaya ini sekaligus mendukung pencapaian target keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam lembaga legislatif.

Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti budaya patriarki, keterbatasan akses, hingga minimnya dukungan struktural. Untuk itu, diperlukan strategi berkelanjutan melalui penguatan koordinasi, program bersama, serta pelibatan berbagai pemangku kepentingan.

Kegiatan ditutup dengan harapan agar pendidikan politik ini tidak berhenti sebagai forum diskusi semata, melainkan berlanjut menjadi gerakan nyata dalam mencetak perempuan pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat dan pembangunan daerah.