▴Hut RI 81▴
- Bakesbangpol Dorong PKS Menjadi Pelopor Ketertiban Sekolah dan Calon Pemimpin Berkarakter Pancasila
- Terima Kunjungan Kerja dan Studi Tiru FKDM Kabupaten Jombang
- Bakesbangpol Purworejo Tanamkan Kesadaran Politik kepada Generasi Muda, Wabup Ajak Pelajar Berperan Aktif dalam Demokrasi
- Perkuat Sinergi Ulama dan Umaro, Pemkab Purworejo Dorong Terwujudnya Masyarakat Religius
- DPRD Purworejo Setujui Dua Raperda Strategis, Dana Cadangan Pilkada 2029 Disiapkan Rp25 Miliar
- TMMD Sengkuyung Tahap IV 2026 di Desa Redin Tuntas, Perkuat Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat
- Forum Dengar Aspirasi Publik, Pemkab Purworejo Matangkan Persiapan Pilkades Serentak 2027
- Semarak Hari Pahlawan, Pemkab Purworejo Gelar Cek Kesehatan Gratis bagi Pengemudi Angkutan dan Juru Parkir
- Napak Tilas Perjuangan Tentara Pelajar Brigade XVII, Muda Ganesha Hadirkan Semangat Nasionalisme di Purworejo
- Jalan Sehat dan Karnaval SCTV 2026 Meriahkan Alun-Alun Purworejo
Pemkab Purworejo Koordinasikan Perizinan Tempat Kegiatan Penghayat Kepercayaan di Kalinongko

Keterangan Gambar : Pemkab Purworejo Koordinasikan Perizinan Tempat Kegiatan Penghayat Kepercayaan di Kalinongko
Purworejo – Pemerintah Kabupaten Purworejo menggelar rapat koordinasi terkait
permohonan pemanfaatan bangunan di Desa Kalinongko, Kecamatan Loano, sebagai
tempat peribadatan penghayat kepercayaan, Selasa (27/10/2026). Rapat yang
berlangsung di Ruang Rapat Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo
pukul 09.00–11.45 WIB tersebut dihadiri perangkat daerah terkait, pemerintah
desa, serta perwakilan instansi pertanahan untuk membahas aspek legalitas, tata
ruang, dan persyaratan perizinan.
Dalam
pembahasan, peserta rapat menekankan pentingnya verifikasi status kepemilikan
tanah, legalitas yayasan, kesesuaian tata ruang, serta fungsi bangunan sesuai dengan
penggunaan yang diajukan. Hasil penelaahan awal menunjukkan bahwa aspek tata
ruang masih perlu dikonfirmasi melalui dokumen teknis yang relevan, sementara
status peralihan hak atas tanah dan kelengkapan administrasi lainnya perlu
dipastikan oleh instansi berwenang. Pemerintah daerah juga menegaskan bahwa
pengakuan hak penghayat kepercayaan untuk menjalankan keyakinannya perlu
diiringi dengan pemenuhan ketentuan hukum yang sesuai.
Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Purworejo, melalui
perwakilannya dari Bidang Wawasan Kebangsaan, turut mengikuti koordinasi
sebagai bagian dari upaya menjaga kerukunan dan kondusivitas wilayah. Tindak
lanjut rapat diarahkan pada pendalaman dasar hukum perizinan, verifikasi
dokumen oleh instansi teknis, serta komunikasi dengan pemerintah desa dan tokoh
masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan penanganan yang tepat,
menjunjung hak warga negara, serta menjaga toleransi dan keharmonisan kehidupan
bermasyarakat di Kabupaten Purworejo.
.png)


