DPRD Purworejo Setujui Dua Raperda Strategis, Dana Cadangan Pilkada 2029 Disiapkan Rp25 Miliar

PURWOREJO – DPRD Kabupaten Purworejo menggelar Rapat Paripurna pada Kamis (12/11/2026) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purworejo. Rapat tersebut membahas laporan Panitia Khusus (Pansus) 12 dan Pansus 13 sekaligus menetapkan persetujuan bersama terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan dan perlindungan masyarakat.

Dua Raperda yang disetujui yakni tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029 serta Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dalam pendapat akhirnya, Bupati Purworejo Hj. Yuli Hastuti, S.H. menyampaikan bahwa pembentukan dana cadangan Pilkada merupakan langkah antisipatif dengan alokasi anggaran sebesar Rp15 miliar pada 2027 dan Rp10 miliar pada 2028, sehingga total dana yang disiapkan mencapai Rp25 miliar. Penganggaran secara bertahap tersebut diharapkan menjamin kesiapan pembiayaan Pilkada tanpa mengganggu prioritas pembangunan daerah lainnya.

Sementara itu, Raperda tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjadi landasan penting untuk memperluas perlindungan bagi pekerja formal maupun informal, khususnya pekerja rentan. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian sekaligus mencegah munculnya kemiskinan baru akibat risiko sosial ekonomi yang dialami tenaga kerja.

Adapun Raperda tentang Penanggulangan Stunting yang turut dibahas Pansus 13 tidak dilanjutkan menjadi Peraturan Daerah. Menindaklanjuti hasil fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, substansi pengaturan teknis penanggulangan stunting dinilai lebih tepat dituangkan dalam Peraturan Bupati agar pelaksanaannya lebih fleksibel dan operasional. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Purworejo menegaskan komitmennya untuk tetap mengoptimalkan upaya percepatan penurunan stunting.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tunaryo, S.Sos. dan dihadiri Bupati Purworejo, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, serta undangan lainnya berlangsung tertib dan kondusif. Persetujuan bersama ini menjadi wujud sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purworejo.