Pemkab Purworejo Koordinasikan Perizinan Sarasehan Penghayat Kapribaden

By Administrator 31 Okt 2026, 10:03:07 WIB Kegiatan
Pemkab Purworejo Koordinasikan Perizinan Sarasehan Penghayat Kapribaden

Keterangan Gambar : Pemkab Purworejo Koordinasikan Perizinan Sarasehan Penghayat Kapribaden


PURWOREJO – Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui koordinasi lintas perangkat daerah memfasilitasi pembahasan permohonan perizinan bangunan milik Yayasan Penghayat Kapribaden, Jumat (30/10/2026). Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Agung Kapribaden Romo Semono, Desa Kalinongko, Kecamatan Loano, tersebut dihadiri Asisten I Sekda Purworejo Ahmad Jainudin, S.IP., M.M., Kepala Bakesbangpol Puguh Trihatmoko, S.H., M.H., Camat Loano, Kepala Desa Kalinongko, perwakilan perangkat daerah terkait, serta Ketua Penghayat Kapribaden, Subagiyo.

Dalam koordinasi tersebut, Asisten I Sekda menyampaikan pentingnya tertib administrasi perizinan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Kepala Bakesbangpol menegaskan bahwa keberadaan penghayat kepercayaan mendapatkan perlindungan konstitusi dan pemerintah berkomitmen memberikan pelayanan secara adil tanpa diskriminasi. Penyesuaian nomenklatur dalam dokumen permohonan diperlukan agar proses perizinan dapat berjalan sesuai regulasi.

Ketua Penghayat Kapribaden, Subagiyo, menjelaskan bahwa pembangunan tersebut sejak awal dimaksudkan sebagai sarana sarasehan dan kegiatan kebudayaan penghayat Kapribaden, bukan rumah ibadah. Pihak yayasan menyatakan kesediaannya memperbaiki dokumen permohonan melalui notaris, dengan mengubah nomenklatur menjadi Rumah atau Gedung Sarasehan Penghayat Kapribaden serta melengkapi persyaratan administrasi, termasuk dokumen KKPR sebelum melanjutkan proses PBG.

Melalui koordinasi ini disepakati bahwa Pemerintah Kabupaten Purworejo akan menindaklanjuti permohonan setelah dokumen persyaratan diperbaiki dan dilengkapi. Bakesbangpol turut mendorong terwujudnya komunikasi dan sinergi antara pemerintah daerah, penghayat kepercayaan, dan masyarakat sekitar. Diharapkan proses perizinan berjalan sesuai ketentuan, sementara kerukunan, toleransi, dan keharmonisan kehidupan masyarakat tetap terjaga. Kegiatan berlangsung lancar, tertib, dan aman.