Bupati Purworejo Pimpin Rakorpim TW1 2026: Percepat Realisasi, Hindari Penumpukan Akhir Tahun
Rapat koordinasi pimpinan triwulan pertama menyoroti capaian kinerja yang melampaui target keuangan, namun sejumlah OPD masih tertinggal dan proses pengadaan dinilai belum optimal.

PURWOREJO — Pemerintah Kabupaten Purworejo menggelar Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) Triwulan I Tahun 2026 di Ruang Arahiwang Sekretariat Daerah, Kamis (9/4/2026). Dipimpin langsung oleh Bupati Hj. Yuli Hastuti, S.H., rapat dihadiri sekitar 100 peserta dari jajaran pimpinan OPD, asisten, kepala bagian, dan seluruh camat se-Kabupaten Purworejo.

Forum strategis ini menjadi ajang evaluasi kinerja pemerintahan di awal tahun sekaligus penyiapan strategi percepatan untuk memasuki triwulan kedua yang dinilai krusial.

Kinerja di atas target, tapi ketimpangan masih ada

Secara agregat, realisasi kinerja fisik dan keuangan Kabupaten Purworejo melampaui target yang ditetapkan. Realisasi keuangan mencapai 18,28% per akhir Maret, melampaui target 15,38% dengan deviasi positif 2,9%. Namun, sejumlah OPD masih mencatatkan angka yang jauh di bawah rata-rata. RSUD menjadi yang terendah dengan realisasi hanya 7,31%, diikuti BPKPAD (11,8%) dan DKPP (15,82%).

Dari sisi pengadaan, kondisinya cukup mengkhawatirkan. Dari 39 paket kegiatan belanja modal yang direncanakan, baru satu yang berproses hingga hari ini. Asisten III menegaskan seluruh OPD harus segera melakukan proses pengadaan agar tidak terdampak risiko efisiensi anggaran maupun keterlambatan kontrak yang dapat memicu kenaikan biaya dan permasalahan administrasi.

Target PDN 95%, UMKM 40% wajib dipenuhi

Dalam paparan pengadaan barang dan jasa, pemerintah menetapkan target tegas: minimal 95% pengadaan menggunakan produk dalam negeri (PDN) dan minimal 40% melibatkan UMKM lokal. Kepala OPD diminta mengumumkan dan melaksanakan pengadaan tepat waktu serta memastikan minimal 30% transaksi dilakukan melalui sistem digital.

BPK periksa laporan 2025, WTP jadi incaran

Kepala BPKPAD melaporkan proses audit BPK tengah berlangsung dan dijadwalkan selesai pada 4 Mei 2026, dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sekitar 26 Mei. Seluruh OPD diminta bergerak cepat menyiapkan data dan dokumen pendukung agar Kabupaten Purworejo dapat kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Skor PSN masih rendah, Juli jadi target perbaikan

Hasil evaluasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) Semester II Tahun 2025 menunjukkan skor Purworejo berada di angka 66,2, kategori rendah. Dari 67 indikator penilaian, 43 masih bernilai C atau D. Pemerintah daerah menargetkan skor minimal 75 pada evaluasi Juli 2026 melalui percepatan lintas OPD di 27 perangkat daerah dan 16 kecamatan.

Transformasi digital dan WFH Jumat dipertegas

Bupati juga menekankan pentingnya transformasi budaya kerja ASN. Kepala OPD diwajibkan mendorong efisiensi energi, peningkatan produktivitas berbasis digital, serta memastikan pelaksanaan kerja dari rumah (WFH) setiap Jumat benar-benar dijalani—bukan dimanfaatkan untuk kegiatan di luar tugas kedinasan.

Rapat ditutup dengan arahan umum agar seluruh jajaran bergerak cepat, disiplin, dan proaktif menyelesaikan program, menghindari penumpukan pekerjaan di penghujung tahun anggaran.